Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaba dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
  2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Sabam, Direksi, dan Komisaris.
  3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
  4. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
  5. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasibat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
  6. Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
  7. Menteri adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pasal 2

Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Pasal 3

  1. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku apabila :
    1. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
    2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
    3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
    4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Pasal 4

Terhadap perseroan berlaku Undang-undang ini, Anggaran Dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB II
PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR,
PENDAFTARAN, DAN PENGUMUMAN

Bagian Pertama
Pendirian

Pasal 7

  1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
  2. Setiap pendiri perseroan wajib rnengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
  3. Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terbitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.
  4. Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
  5. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan ketentuan dalam ayat 3, serta ayat 4 tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.
  6. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disahkan oleh Menteri.
  7. Dalam pembuatan Akta Pendirian,.pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 8

  1. Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lainnya, sekurang-kurangnya :
    1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendirian;
    2. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
    3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.
  2. Akta Pendirian tidak boleh memuat :
    1. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
    2. ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 9

  1. Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 6 para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian perseroan.
  2. Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.
  3. Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

Pasal 10

  1. Perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam Akta Pendirian.
  2. Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilekatkan pada Akta pendirian.
  3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan.

Pasal 11

  1. Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :
    1. perseroan secara tegas menyatakan menerirna semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendirian dengan pihak ketiga;
    2. perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan, atau
    3. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.
  2. Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Bagian Kedua
Anggaran Dasar

Pasal 12

Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya :

  1. nama dan tempat kedudukan perseroan;
  2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. jangka waktu berdirinya perseroan;
  4. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal disetor;
  5. jumlah saham, jumlah klasifikasi apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
  6. susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
  7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  8. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
  9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
  10. ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-undang ini.

Pasal 13

  1. Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang :
    1. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain; atau
    2. bertentangan dengan ketertiban umum, dan atau kesusilaan.
  2. Nama perseroan harus didahului dengan perkataan “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.
  3. Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, pada akhir nama perseroan ditambah singkatan kata “Tbk”.
  4. Ketentuan mengenai pemakaian nama perseroan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

  1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
  2. Usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS.

Pasal 15

  1. Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalarn Undang-undang ini.
  2. Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi :
    1. nama perseroan;
    2. maksud dan tujuan perseroan;
    3. kegiatan usaha perseroan;
    4. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
    5. besarnya modal dasar;
    6. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau
    7. status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
  3. Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Pasal 17

  1. Perubahan Anggaran Dasar yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan.
  2. Perubaban Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 3 mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran.

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat perseroan dinyatakan pailit kecuali dengan persetujuan kurator.

Pasal 19

Permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 ditolak apabila :

  1. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Dasar;
  2. isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketertiban umum, dan atau kesusilaan; atau
  3. ada sanggahan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Pasal 20

Tata cara pengajuan permohonan, pemberian persetujuan, dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Pengumuman

Pasal 21

  1. Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan:
    1. Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6);
    2. akta perubaban Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); atau
    3. akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
  2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

Pasal 22

  1. Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
  2. Permohonan pengumuman perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran.
  3. Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

BAB III
MODAL DAN SAHAM

Bagian Pertama Modal

Pasal 24

  1. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
  2. Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk.

Pasal 25

  1. Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  2. Undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
  3. Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan penentuan besarnya modal dasar Perseroan Terbuka beserta perubahannya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

  1. Pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus telah ditempatkan.
  2. Setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus telah disetor paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.
  3. Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.
  4. Pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali harus disetor penuh.

Pasal 27

  1. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.
  2. Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan.
  3. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.
  4. Bagi Perseroan Terbuka setiap pengeluaran saham harus telah disetor penuh dengan tunai.

Pasal 28

  1. Pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihannya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga sahamnya.
  2. Bentuk-bentuk tagihan tertentu selain tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

  1. Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.
  2. Larangan pemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku juga bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya.

Bagian Kedua
Perlindungan Modal dan
Kekayaan Perseroan

Pasal 30

  1. Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan :
    1. dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini; dan
    2. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.
  2. Perolehan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat 1 batal demi hukum dan pembayaran yang telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan kepada perseroan.
  3. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

Pasal 31

  1. Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 atau pengalihannya lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
  2. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut.

Pasal 32

  1. RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada organ lain untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.
  2. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setiap kali dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.
  3. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 33

  1. Saham yang dibeli kembali oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum yang harus dicapai sesual dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.
  2. Saham induk perusahaan yang dibeli oleh anak perusahaannya juga tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga
Penambaban Modal

Pasal 34

  1. Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
  2. RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kepada Komisaris untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.
  3. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 35

Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1 sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

Pasal 36

  1. Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.
  2. Dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran, perseroan menawarkan kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain untuk membeli jumlah tertentu atas saham tersebut.
  3. Ketentuan mengenai saham yang ditawarkan kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengurangan Modal

Pasal 37

  1. Pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
  2. Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kepada semua kreditor dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tinggal keputusan.

Pasal 38

  1. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2, kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.
  2. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diterima, perseroan wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan disertai alasannya.
  3. Dalam hal perseroan menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jawaban perseroan diterima, kreditor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Pasal 39

  1. Pengurangan modal berlaku setelah perubahan Anggaran mendapat persetujuan Menteri.
  2. Persetujuan Menteri atas perubaban Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya diberikan apabila :
    1. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1;
    2. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
    3. gugatan kreditor telah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

Perubahan Anggaran Dasar disertai persetujuan Menteri tentang pengurangan modal harus didaftarkan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

Pasal 41

  1. Pengurangan modal harus dilakukan atas setiap saham atau atas semua saham dari klasifikasi saham yang sama secara seimbang;
  2. Dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, keputusan pengurangan modal hanya dapat diambil sepanjang sesuai dengan keputusan yang telah terlebih dahulu diambil dalam rapat pemegang saham dari klasifikasi tersebut yang haknya dirugikan oleh keputusan pengurangan modal.

Bagian Kelima
Saham

Pasal 42

  1. Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.
  2. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.
  3. Saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh.

Pasal 43

  1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, yang sekurang-kurangnya memuat :
    1. nama dan alamat pemegang saham;
    2. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham, tiap-tiap klasifikasi saham tersebut;
    3. jumlah yang disetor atas setiap saham;
    4. nama dan alamat dari orang perserorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; dan
    5. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2.
  2. Selain Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
  3. Dalam hal perseroan mengeluarkan saham atas tunjuk, maka dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dicatat tanggal, jumlah, dan nomor saham atas tunjuk yang dikeluarkan.
  4. Dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dicatat pula setiap perubahan kepemilikan saham.
  5. Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 disediakan di tempat kedudukan perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

Pasal 44

  1. Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Pasal 45

  1. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.
  2. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang wakil bersama.

Pasal 46

  1. Anggaran Dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.
  2. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.
  3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka Anggaran Dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi sebagai saham biasa.
  4. Selain klasifikasi saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih :
    1. dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas, atau tanpa hak suara;
    2. yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain;
    3. yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif; dan atau
    4. yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Pasal 47

  1. Anggaran Dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.
  2. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilal nominal saham lainnya yang sejenis rnemiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Pasal 48

Dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

  1. Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak
  2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.
  3. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2.
  4. Pemindahan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham.
  5. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama dan saham atas tunjuk yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalarn peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 50

Dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham yaitu :

  1. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau Pemegang saham lainnya; dan atau
  2. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan.

Pasal 51

  1. Dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri, perseroan wajib rnenjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.
  2. Dalam hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului, penawaran kepada orang lain.
  3. Setiap pemegang saham yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
  4. Penawaran saham terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya hanya dapat dilakukan satu kali.
  5. Ketentuan mengenai penawaran dan penjualan saham kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 52

  1. Pemberian persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan harus diberikan secara tertulis dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak orang perserorangan menerima permintaan pemindahan hak tersebut.
  2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah lampau dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
  3. Dalam hal pemindahan hak atas saham atas nama disetujui oleh organ perseroan, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan dilakukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak persetujuan diberikan.
  4. Dalam hal pemindahan hak atas saham ditolak, maka organ perseroan harus menunjuk calon pembeli lain sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1.
  5. Dalam hal pemindahan hak atas saham ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disertai penunjukan, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.

Pasal 53

  1. Saham atas tunjuk dapat digadaikan.
  2. Saham atas nama dapat digadaikan sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
  3. Gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
  4. Hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham.

Pasal 54

  1. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya.
  2. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.
  3. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Pasal 55

  1. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan Pemegang saham atau perseroan, berupa :
    1. perubaban Anggaran Dasar;
    2. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
    3. penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.
  2. Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagairnana dimaksud dalam ayat 1 melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1, maka perseroan wajib rnengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain.

BAB IV
LAPORAN TAHUNAN DAN
PENGGUNAAN LABA

Bagian Pertama
Laporan Tahunan

Pasal 56

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya :

  1. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
  2. neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalarn satu grup, di samping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;
  3. laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
  4. kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;
  5. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
  6. nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
  7. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Pasal 57

  1. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.
  2. Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 58

  1. Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
  2. Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya harus diberikan penjelasan serta alasannya.

Pasal 59

  1. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila :
    1. bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;
    2. perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang; atau
    3. perseroan merupakan Perseroan Terbuka.
  2. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dipenuhi, perhitungan tahunan tidak boleh disahkan oleh RUPS.
  3. Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.
  4. Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Pasal 60

  1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh RUPS.
  2. Keputusan atas persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diambil sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.
  3. Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
  4. Anggota Direksi dan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba

Pasal 61

  1. Setiap tahun buku, perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
  2. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan.
  3. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 hanya dapat dipergunakan untuk rnenutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
  4. Ketentuan mengenai penyisihan laba bersih untuk cadangan dan penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

  1. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 1 diputuskan oleh RUPS.
  2. Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersib setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 1 dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.
  3. Setelah 5 (lima) tahun, dividen yang tidak diambil dimasukkan ke dalam cadangan yang diperuntukkan untuk itu pengambilan dividen sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur dalam Anggaran Dasar.

SUMBER: http://www.radioprssni.com/prssninew/internallink/legal/uu_pt.htm