Didalam UU no.23 tahun 3009 tentang Lingkungan Hidup,hanya ada dua bentuk (sanksi) pidana yang dapat dijatuhkan baik terhadap perorangan (manusia) maupun terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan dan organisasi lain yaitu pidana penjara yang khusus diperuntukkan kepada seseorang/pengurus suatu badan hukum yang melakukan tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.Pelaku tindak pidana lingkungan hidup ini dijatuhi pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Disamping itu ,pidana denda juga diterapkan bersama-sama dengan pidana penjara yang besarnya mulai dari paling sedikit 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan denda paling banyak 750.000.000 ( tujuh ratus juta rupiah). Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 41 (1) dan 42 (1) UU No.23  Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 41 (1) “ Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah )”

Pasal 42 (1) “ Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah ) “

Sedang apabila tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dilakukan oleh badab hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda tersebut diperberat sepertiga dari ancaman pidana denda yang dijatuhkan kepada selain badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 45 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “ Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga “

Selain pidana denda, terhadap pelaku tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :

  1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ; dan/atau
  2. penutupan seluruh atau sebagian korporasi ; dan/atau
  3. perbaikan akibat tindak pidana ; dan/atau
  4. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak ; dan/atau
  5. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak ; dan/atau
  6. menempatkan korporasi di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Selain itu ada juga ancaman pidana yang dibagi menjadi 2 bentuk yaitu berupa penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat preventif adalah penegakan hukum sebelum terjadinya pelanggaran atau pencemaran lingkungan hidup. Hal ini erat kaitannya dengan masalah administrasi lingkungan, yaitu : pemberian izin. Dalam pemberian izin usaha, pemerintah hendaknya memperhatikan dampak social dan dampak lingkungan hidup yang akan timbul dari kegiatan usaha tersebut. Sedangkan penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat represif adalah penegakan hukum setelah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dalam hukum lingkungan, penegakan hukum secara preventif harus lebih diutamakan, karena penanggulangan akibat pencemaran melalui penegakan hukum represif memerlukan biaya yang sangat besar. Di samping itu kerugian yang akan diderita oleh lingkungan sebagai akibat dari pencemaran, tidak mungkin dapat dipulihkan kembali dalam waktu yang cepat.Koesnadi berpendapat bahwa upaya penegakan hukum lingkungan yang harus dilakukan lebih dahulu adalah yang bersifat compliance, yaitu pemenuhan peraturan, atau penegakan hukum preventifnya dengan pengawasannya.

WWW.GOOGLE.COM