BAB V
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 63

  1. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalarn Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar;
  2. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris.

Pasal 64

  1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
  2. Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 65

  1. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
  2. RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
  3. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
  4. RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Pasal 66

  1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.
  2. Penyelenggaran RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
  3. Pemintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diajukan kepada, Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya.
  4. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 hanya dapat membicarakan, masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

Pasal 67

  1. Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk :
    1. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas pemohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakm RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau
    2. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2, apabila Direksi atau Komisaris lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.
  2. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.
  3. Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir.
  4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.

Pasal 68

  1. Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi rnelakukan pemanggilan kepada pemegang saham.
  2. Dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan oleh Komisaris.

Pasal 69

  1. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan.
  2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.
  3. Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar harian.
  4. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.
  5. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 kepada pemegang saham secara cuma-cuma. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.

Pasal 70

  1. Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian.
  2. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pasal 71

  1. Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya.
  2. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 72

  1. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.
  2. Saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri tidak mempunyai hak suara.
  3. Saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaannya juga tidak mempunyai hak suara.

Pasal 73

  1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Undang-undang ini dan atau Anggaran menentukan lain.
  2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.
  3. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.
  4. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
  5. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  6. Dalam hal korum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tidak tercapai, atas permohonan perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 73

  1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar rnenentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar dari suara terbanyak biasa.

Pasal 75

  1. Keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut.
  2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.

Pasal 76

Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Pasal 77

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibububi tandatangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Pasal 78

  1. Dalam Anggaran Dasar perseroan dapat ditentukan bahwa keputusan RUPS dapat diambil dengan cara lain dari rapat.
  2. Dalam hal Anggaran Dasar mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, keputusan dapat diambil apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah telah menyetujui secara tertulis baik mengenai cara maupun keputusan yang diambil.

BAB VI
DIREKSI DAN KOMISARIS

Bagian Pertama
Direksi

Pasal 79

  1. Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi.
  2. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggot Direksi.
  3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Pasal 80

  1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
  2. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dalam Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b.
  3. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.
  4. Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.

Pasal 81

  1. Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
  2. Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS.

Pasal 82

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 83

  1. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.
  2. Anggaran Dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 84

  1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :
    1. terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
    2. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.
  2. Dalam Anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
  3. Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan.

Pasal 85

  1. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaba perseroan.
  2. Setiap anggota Direksi apabila yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi bersalah atau lalai menjalan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
  3. Atas nama Perseroan, Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Pasal 86

  1. Direksi wajib :
    1. membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, risalah rapat Direksi; dan
    2. menyelenggarakan pembukuan perseroan.
  2. Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disimpan di tempat kedudukan perseroan.
  3. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang Saham, risalah dan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 87

Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lain.

Pasal 88

  1. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.
  2. Perbuatan hukum sebagairnana dimaksud dalam ayat 1 tidak boleh merugikan Pihak ketiga yang beritikad baik.
  3. Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
  4. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan.

Pasal 89

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pasal 90

  1. Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS.
  2. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.
  3. Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 91

  1. Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan rnenyebutkan alasannya.
  2. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
  3. Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir.

Pasal 92

  1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atau Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
  2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan.
  3. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berwenang melakukan tugasnya.
  4. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan RUPS.
  5. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
  6. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan.
  7. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, pemberhentian sementara tersebut batal.

Pasal 93

Dalam Anggaran Dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementa jabatan Direksi yang kosong atau dalam hal Direksi diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.

Bagian Kedua
Komisaris

Pasal 94

  1. Perseroan memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
  2. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris.
  3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris, mereka merupakan sebuah majelis.

Pasal 95

  1. Komisaris diangkat oleh RUPS.
  2. Untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris dalam Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b.
  3. Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.
  4. Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Komisaris tanpa mengurangi hak pemegang saham jam pencalonan.

Pasal 96

Yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Pasal 97

Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta mernberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 98

  1. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
  2. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Pasal 99

Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

Pasal 100

  1. Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
  2. Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
  3. Bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Pasal 101

  1. Angggta Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS.
  2. Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 berlaku pula terhadap Komisaris.

BAB VII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 102

  1. Satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru.
  2. Rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dituangkan dalam Rancangan Penggabungan atau Peleburan yang disusun bersama oleh Direksi dari perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan, yang memuat sekurang-kurangnya :
    1. nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan;
    2. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan;
    3. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan;
    4. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan apabila ada, atau rancangan Akta Pendirian perseroan baru hasil peleburan;
    5. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan; dan hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.
  3. Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan apabila Rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan.

Pasal 103

  1. Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
  2. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
  3. Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
    1. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya :
      1. nama perseroan yang mengambil alih dan yang diambil alih; dan
      2. alasan serta penjelasan Direksi masing-masing perseroan mengenai persyaratan serta atas cara pengambilalihan saham perseroan yang diambil alih.
    2. Pengambilalihan dilakukan dengan Persetujuan RUPS masing-masing atas Rancangan Pengambilalihan yang diajukan oleh Direksi masing-masing perseroan.
  4. Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum yang bukan perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
    1. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan diambil alih dan Badan Pengurus badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih yang memuat sekurang- kurangnya :
      1. nama perseroan yang akan diambil alih dan nama hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih; dan
      2. alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan diambil alih dan bahan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih mengenai persyaratan serta tata cara, pengambilalihan saham perseroan yang diambil alih.
    1. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang diambil alih dan persetujuan Anggota atau Badan Pengurus dari badan hukum yang bukan perseroan yang mengambil alih.
  1. Dalam hal pengambilalihan dilakukan orang perseorangan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya :
      1. nama perseroan yang akan diambil alih dan orang perseorangan yang akan mengambil alih; dan
      2. alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan diambil alih mengenai persyaratan dan tata cara pengambilalihan saham.
    1. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang akan diambil alih atas Rancangan yang diajukan Direksi perseroan yang akan diambil alih dan orang perseroan akan mengambil alih.
  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak membatasi badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan lain langsung dari pemegang saham.

Pasal 104

  1. Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan :
    1. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan; dan
    2. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
  2. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Pasal 105

  1. Keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat 1 dan Pasal 76.
  2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pasal 106

  1. Rancangan Penggabungan perseroan yang telah rnendapat persetujuan RUPS dilampirkan pada permohonan perubahan Anggaran Dasar perseroan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1.
  2. Rancangan Penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS baik yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar maupun yang disertai perubahan Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 3.
  3. Rancangan Peleburan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilampirkan pada permohonan pengesahan Akta Pendirian perseroan hasil peleburan untuk mendapat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 6.
  4. Rancangan Pengambilalihan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 3.
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku pula bagi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan.

Pasal 107

  1. Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar.
  2. Pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat, dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.
  3. Dalam hal pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak didahului dengan likuidasi, maka :
    1. aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan; dan
    2. pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan.

Pasal 108

  1. Direksi perseroan hasil penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan, atau peleburan selesai dilakukan.
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula terhadap Direksi perseroan yang melakukan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat 1.

Pasal 109

Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PEEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 110

  1. Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
    1. perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang rnerugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
    2. anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
  2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat l, dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 hanya dapat dilakukan oleh :
    1. pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
    2. pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
    3. Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Pasal 111

  1. Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.
  2. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar.
  3. Dalam hal permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan.
  4. Setiap anggota Direksi, Komisaris, karyawan Perseroan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
  5. Pemeriksa berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan yang dianggap perlu untuk diketahui.
  6. Direksi, Komisaris, dan semua karyawan perseroan wajib memberi segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
  7. Pemeriksa dilarang mengumumkan hasil pemeriksaan kepada pihak lain.

Pasal 112

  1. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada Ketua Pengadilan Negeri.
  2. Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan hanya kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan.

Pasal 113

  1. Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.
  2. Biaya sebagaimana dimaksud dibayar oleh perseroan.
  3. Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan perseroan dapat, menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 kepada pemohon, anggota Direksi, dan atau Komisaris.

SUMBER: http://www.radioprssni.com/prssninew/internallink/legal/uu_pt.htm